Wacana pemindahan ibukota ke wilayah lain semakin 'memanas'. Bila benar ibukota dipindahkan, butuh biaya hingga ratusan triliun rupiah. Apa sebenarnya alasan pemindahan pusat pemerintahan dan mungkinkah terealisasi?
Belajar bahasa Indonesia tentu tak sesulit belajar tentang tata pemerintahan. Seperti wacana yang kini tengah dipelajari yaitu tentang pemindahan ibukota ke wilayah lain, termasuk ke kalimantan.
Sebuah konsep pemindahan ibukota atau pusat ke luar Jawa pernah disodorkan tim penggagas Visi Indonesia 2033 yang dikomandani oleh Andrinof Chaniago. Konsep 2008 itu semakin klop dengan kondisi Jakarta yang selalu dilanda banjir.
Terkait biaya yang diperlukan bila benar dilakukan pemindahan pun dibeberkan. "Pemindahan ibukota ke Kalimantan, meskipun akan memakan biaya sekitar Rp 100 triliun, tidak dikeluarkan sekaligus. Pembiayaan dilakukan dalam jangka waktu 10 tahun, dengan rata-rata Rp 10 triliun per tahun," jelas naskah Visi 2033.
Dana Rp 100 triliun dalam jangka waktu 10 tahun hanya kurang lebih 1% nilai APBN. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan kerugian akibat kemacetan di Jakarta yang mencapai Rp 20 triliun per tahun dan masalah penurunan kualitas lingkungan Jakarta yang terus melorot.
Berbagai kondisi di ibukota memang semakin menguatkan alasan perlunya ibukota dipindah. Bahkan meskipun tidak lagi banjir, pusat pemerintahan dikatakan harus tetap dipindahkan. Ini karena daya dukung Jakarta telah tidak mencukupi sebagai pusat pemerintahan atau ibukota.
Bagaimana pendapat Anda, setujukah dengan pemindahan ibukota?
